Memilih Hening

POLITIK,
SESUATU YANG MELAMPAUI
ILMU PENGETAHUAN

Politics is not an exact science.
Prince Otto von Bismarck
(1815 - 1898)

Saya hendak berangkat dari pertanyaan, “Apakah ilmu pengetahuan mampu memecahkan masalah politik?” Contohnya, “Apakah penghematan uang satu putaran penyelenggaraan pemilihan presiden mampu menyelesaikan masalah politik Indonesia?” Jawabannya tentu saja bisa ya, bisa pula tidak. Jawaban apa pun yang diberikan tentu bergantung pada konsepsi dari istilah politik itu sendiri.

Dari sudut etimologi, kata ‘politik’ berasal dari bahasa Yunani ‘polis’ yang berarti negara-kota. Perbincangan ‘politik’ adalah perbincangan tentang negara-kota, tentang pengelolaan negara-kota, tentang pengelolaan hidup-bersama di dalam suatu territorial. Adanya pengelolaan meniscayakan kehadiran pengelola dan yang-dikelola. Pemerintah hadir sebagai pihak pengelola, sedangkan warga negara hadir sebagai pihak yang-dikelola. Atas nama kedaulatan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola kehidupan warga negara.

Tentu saja perbincangan dengan pengelolaan hidup-bersama bukanlah perbincangan yang tak memiliki tujuan. Pengelolaan hidup-bersama—entah dari sudut sosiologi, ekonomi, atau pun budaya—menjadi topik perbincangan penting justru karena memang ada tujuan yang hendak dicapai. Hidup-bersama hadir bukan semata-mata sebagai hidup-bersama yang bersifat nasib, melainkan hidup-bersama yang bersifat perjuangan, kerja keras, menuju hidup-bersama yang baik. Problemnya, apa yang dimaksud dengan ‘baik’?

Pemerintah bukanlah sesuatu yang datang dari kekosongan, bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Kelayakan orang atau sekelompok orang memegang kekuasaan pada suatu negara-kota berlandaskan keberhasilan mereka memenangkan persaingan di kalangan warga. Kemenangan sudah tentu mengandaikan adanya yang-kalah. Kemenangan atau kekalahan dari kontestan persaingan disebabkan oleh konsepsi para kontestan untuk menentukan apa yang ‘baik’ bagi hidup-bersama.


Persaingan Tanpa Yang ‘Baik’
Meski tidak terlalu memadai, penjelasan di atas membantu untuk melihat apa yang ada di dalam konsepsi politik. Setidaknya ada enam hal yang penting, 1) kedaulatan, 2) kekuasaan, 3) pemerintah yang juga berasal dari 4) warga, dan 5) persaingan/kompetisi 6) untuk menentukan apa yang ‘baik’.

Bila kembali mengacu pada pertanyaan awal, “Apakah ilmu pengetahuan mampu memecahkan masalah politik?” maka teranglah batas-batas jawaban ya atau tidak. Menurut saya hanya rasionalitas yang menyederhanakan politik sebagai persaingan/kompetisi sajalah yang memampukan ilmu pengetahuan menyelesaikan persoalan politik. Persaingan dimenangkan kontestan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berperan menemukan teknologi baru agar kontestan lain kalah. Penguasaan teknologi menjadi jaminan kemenangan. Menguasai ilmu pengetahuan, memanfaatkan ilmu pengetahuan beserta orang-orang yang berpengetahuan menjadi langkah pokok menuju kemenangan. Tetapi, sejatinya, politik tidak hanya persaingan belaka. Persaingan politik adalah persaingan yang berupaya meyakinkan warga tentang apa yang ‘baik’ bagi warga di masa depan.

Patut pula diperjelas, kualifikasi apa yang ‘baik’ yang menjadi substansi persaingan merupakan wilayah yang berada di luar obyektifitas. Apa yang ‘baik’ adalah sesuatu yang sulit untuk diukur, yang berada di luar jangkauan kuantifikasi numerik. Apa yang ‘baik’ lahir dari pertimbangan atas, minimal dua pilihan yang ada, yang mungkin diambil subyek tertentu. Maka, yang ‘baik’ hadir sebagai subyektifitas. Dalam konteks ini, subyektifitas yang saya maksud mengikuti pemahaman Kierkegaard (yang agak saya modifikasi. Kierkegaard menggunakan konsepsi subyektifitas dalam konteks nilai benar/salah, bukan baik/buruk) di mana keputusan memilih yang ‘baik’ bukan karena apa yang dipilih adalah ‘baik’, melainkan karena subyek memiliki keyakinan bahwa apa yang dipilihnya adalah ‘baik’. Dan klarifikasi atas subyektifitas berada pada wilayah masa depan. Pada masa kampanye sekarang, kata-kata ‘bukti’ dan ‘janji’ adalah wujud dari subyektifitas akan apa yang ‘baik’.


Karya, Produk, Dan Sampah
Penggunaan ilmu pengetahuan dalam konteks simplifikasi pemahaman politik menjadi sekadar persaingan/kompetisi, menurut saya, menyebabkan politik hadir sebagai komoditi. Politik tak ubahnya seperti produk sikat gigi, jam tangan, sabun cuci, atau teh celup. Komodifikasi politik menyebabkan terjadinya degradasi nilai politik. Komodifikasi politik merendahkan status politik yang awalnya adalah “karya” menjadi sekadar “produk,” bahkan bisa-bisa di kemudian hari politik dikenali sebagai “sampah.”

Politik sebagai persaingan menentukan apa yang ‘baik’ tentunya dengan sendiri mengandaikan adanya kerja. Analisa mahzab Frankfurt yang menggali inspirasi dari Karl Marx merumuskan kerja sebagai bagian keberadaan manusia di dunia. Antara apa yang dikerjakan orang dengan orang yang mengerjakan ada ikatan yang tak terpisahkan. Antara hasil pekerjaan dengan pekerja ada ikatan batiniah di mana melalui hasil pekerjaannya seseorang menunjukkan siapa dirinya. Adanya hubungan intrinsik antara hasil pekerjaan dengan pekerja itulah yang saya konsepsikan sebagai karya. Sebuah idiom yang masih berlaku di dunia kesenimanan Indonesia. Percakapan antara seniman, mulai dari yang amatir hingga profesional, adalah tentang: Karya. Apakah Anda pernah mendengar pameran karya elektronik? Saya pikir, yang jamak terjadi adalah pameran produk otomotif, furnitur, dan lainnya.

Proses industrialisasi, yang dikritik Karl Marx karena logika kapitalisme yang bekerja di dalamnya, mengubah nilai dari hasil kerja menjadi produk. Hasil kerja bukan lagi karya, yang hanya satu-satunya, tidak terganti, abadi. Sejak jaman industrialisasi, hasil kerja memiliki nilai baru, yakni produk. Produk berarti tidak satu-satunya, dapat diganti, dan tentu saja tidak abadi. Hasil kerja yang disebut produk pun mengingkari keterikatan intrinsik dengan pekerjanya. Suatu hal yang kemudian dikenal dengan istilah alienasi, pengasingan pekerja dari apa yang dikerjakan.

Dari produk, lahirlah sampah. Sampah adalah produk yang sudah tidak mampu lagi memberi utilitas kepada pemiliknya. Seseorang yang kehilangan produk dapat saja langsung melapor ke polisi perihal kehilangan tersebut. Namun, tentu saja janggal untuk memikirkan ada orang melapor karena kehilangan sampah dari bak sampah di belakang rumahnya.

Komodifikasi politik oleh ilmu pengetahuan menghilangkan aspek fundamental politik, yakni kerja keras untuk menentukan apa yang ‘baik’. Pencitraan diri para kontestan—saya menduga, pencitraan kontestan didukung riset ilmiah untuk mengetahui kira-kira iklan macam apa yang harus dikeluarkan agar dapat menguasai arus bawah sadar publik hingga memilih calon bersangkutan—menjadi jalan pintas untuk memikat suara publik, yang diidentifikasi sebagai pemilih yang lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran. Kerja keras yang lebih bersifat ideologis untuk menentukan apa yang ‘baik’ dengan cara pengorganisasian publik dan melakukan transformasi kesadaran kritisnya malah tidak dilakukan. Kerja politik yang dilakukan Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tjokroaminoto, dokter Wahidin, Tan Malaka, menurut saya mengadopsi pola kerja keras untuk menentukan apa yang ‘baik’ bagi Bumiputra, yaitu: Kemerdekaan. Secara metaforis saya menyatakan: Perenungan akan permasalahan kebangsaan dan kenegaraan seakan mengisi setiap denyut nafas mereka. Dan bukankah pada masa pemilihan legislatif lalu, para caleg mendatangi, lalu menginventarisir segenap permasalahan dari daerah pemilihannya beberapa bulan menjelang pemilihan umum digelar?

Pada setiap proses periodik politik yang terjadi, pada akhirnya sejarah jugalah yang akan memberikan klarifikasi keselarasan antara ‘bukti’ dengan ‘janji’ (tidak cuma mengandalkan ‘bukti’ tanpa ‘janji’, atau sebaliknya ). Saya pikir, pada saat sejarah bicara itulah kita baru mengetahui siapa yang memang benar-benar melakukan kerja politik yang bernilai karya, bukan cuma produk apalagi sampah, sebagaimana sikap para anggota dewan yang membolos, juga tidur saat bersidang.


Akhir Kata
Saya pikir, tidak salah juga bila ilmu pengetahuan dipergunakan saat berkampanye. Sebabnya tentu saja karena ilmu pengetahuan memang berguna bagi kehidupan manusia. Namun, penggunaan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan berguna bagi para kontestan untuk mendapatkan raihan suara yang maksimal seyogyanya dibarengi dengan usaha transformasi kesadaran kritis publik bahwa ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran tunggal yang bersifat mutlak dan pasti, bahkan melampaui ruang dan waktu. Menyitir pendapat filosof Jerman Jürgen Habermas, ilmu pengetahuan bukan lagi sarana manusia untuk membebaskan diri dari mitos atau takhayul, melainkan sarana untuk menaklukan, mendominasi!

RUMAH SAKIT ATAU HOSPITAL?

Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia karangan Eko Endarmoko menyediakan padanan bagi frasa “rumah sakit,” yakni hospital. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga pun mengamini hal tersebut pada halaman 408.

Bagi saya, mendengar atau pun melihat kata ‘hospital’, seketika intuisi berbahasa saya membawa imajinasi saya pada kesimpulan tentatif: Pasti berasal dari bahasa Inggris atau setidaknya berhubungan dengan bahasa Inggris.

Encarta Dictionary Tools menyatakan ada tiga arti dari ‘hospital’, yakni 1) bangunan untuk perawatan medis, 2) tempat untuk memperbaiki sesuatu, 3) tempat penampungan bagi mereka yang membutuhkan. Merriam Webster’s Dictionary & Thesaurus pun menyatakan hal yang relatif sama, kecuali ada penegasan pada poin 2), yakni sebagai tempat reparasi bagi objek-objek spesifik yang kecil, semisal arloji atau pun jam.

Fakta yang saya peroleh dari perbandingan kata ‘hospital’ yang ada pada Tesaurus Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan apa yang ada pada Encarta Dictionary Tools dan Merriam Webster’s Dictionary & Thesaurus meyakinkan saya bahwa kata ‘hospital’ adalah kata serapan dari bahasa asing, atau setidaknya bernenek moyang pada bahasa Inggris.

Melihat kembali Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengartian ‘hospital’ telah mengalami pengurangan bila dibandingkan dengan arti yang terdapat pada Encarta Dictionary Tools dan Merriam Webster’s Dictionary & Thesaurus. Pada halaman 408 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hospital’ merupakan kata benda dari ragam cakapan atas kata ‘rumah sakit’. Tidak ada pengartian lebih lanjut, hanya berhenti pada pemadanan kata. Melihat pada halaman 967, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ‘rumah sakit’ sebagai 1) gedung tempat merawat orang sakit; 2) gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.
Dari dua pengartian, kata ‘pelayanan’ memantik kegelisahan tersendiri bagi saya. Penasaran, saya melihat halaman 646 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ‘pelayanan’ yang menempati posisi kata benda punya tiga arti, 1) perihal atau cara melayani, 2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, 3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pengartian atomis kebahasaan yang saya lakukan cukup mengejutkan. Namun, apa yang mengejutkan itu akan saya bicarakan nanti, setelah saya melakukan pelacakan tentang sejarah kata ‘hospital’ dalam bahasa Inggris.

Cassell’s Dictionary of wordhistories karangan Adrian Room, pada halaman 288, saya kutipkan:

hospital n. an institution for the reception and treatment of the sick or injured. WH: 12-14 C. Old French (Modern French hôpital), from Medieval latin hospitale, use as n. of Latin hospitalis hospitable, from hospes, hospitis HOST1. See also –AL1. A hospital was originally a house for the reception of pilgrim, travelers or strangers, then a charitable institution for the infirm, aged and needy. The current sense evolved in the 16 C.

Dalam kosa kata bahasa Inggris, kata ‘hospital’ berakar pada kata “host” (lihat: HOST1) yang berarti 1) orang yang menghibur orang lain, 2) orang asing, musuh, juga tamu.

Dari penjelasan Cassell’s Dictionary of wordhistories terang bahwa pengertian ‘hospital’ bermula dari sebuah rumah yang difungsikan untuk menerima orang asing, entah petualang atau peziarah, yang dikenal sebagai ‘tamu’, orang yang menghibur orang lain. Di kemudian hari, konsep ‘hospital’ mengalami evolusi menjadi lembaga tempat berlindungnya orang tak mampu, tua, dan yang membutuhkan, hingga berakhir pada evolusi paling mutakhir, yakni sebagai lembaga yang menerima dan merawat orang yang sakit dan terluka.

Apa yang memukau saya dari penjelajahan atomik bahasa, konseptualisasi ‘hospital’—yang menurut Saussure dapat terjadi secara arbitrer ataupun melalui jalur kesepakatan—sangat kaya. Secara konseptual-implisit, kata ‘hospital’ mengandung makna keterbukaan, keramahan, kesediaan menerima orang asing sebagai orang yang menghibur orang lain—suatu konsep yang juga ada pada kebudayaan di Indonesia di mana kedatangan tamu berarti juga kedatangan rezeki (rezeki adalah istilah yang punya kaitan intrinsik dengan spiritualitas/religiusitas daripada materialitas ekonomis) dan karena itu pula menyambut tamu dilakukan tangan terbuka.

Dalam filsafat kontemporer, Jacques Derrida pun mencoba mengkonseptualisasikan ‘hospital’ sebagai suatu prinsip filosofis bagi filsafat politik. Prinsip tersebut berguna untuk mengkonstruksikan ulang tata kehidupan global yang sudah mengalami kekacauan, yang diidentifikasi sebagai akibat dari fundamentalisme agama, yang juga pernah terjadi pada abad 16 M. Dalam buku terjemahan Alfons Taryadi, Filsafat Dalam Masa Teror karangan Giovanna Borradori, Derrida menawarkan konsep hospitality sebagai tandingan bagi toleransi yang dianggap telah gagal menciptakan tatanan dunia yang lebih baik bagi semua manusia. Alfons Taryadi menerjemahkan hospitality sebagai kesanggarahan, yang menurut saya tepat meski belum jitu. Saya kutipkan tulisan Giovanna Borradori pada halaman 26, yang telah diterjemahkan Alfons Taryadi, untuk menjelaskan pengertian Derrida atas prinsip tersebut:

Tetapi kesanggrahan murni atau tanpa syarat tidak berupa suatu undangan seperti itu. (“Saya undang anda, selamat datang di rumah saya, dengan syarat bahwa anda menyesuaikan diri kepada hukum-hukum serta norma teritori saya, sesuai dengan bahasa, tradisi, kesenangan saya dan seterusnya.”) Kesanggrahan murni dan tanpa syarat, kesanggrahan itu sendiri, membuka atau lebih dahulu terbuka kepada seseorang yang tidak diperkirakan akan datang, tidak pula diundang, kepada siapa saja yang datang sebagai pengunjung yang sama sekali asing, sebagai seorang pendatang baru, yang tak teridentikasi dan tak ternyana, singkat kata, yang sepenuhnya lain.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia lema ‘sanggrah’—sebuah kata kerja yang mengalami pembendaan dengan penambahan ‘ke-~-an’—berarti singgah sebentar (beristirahat barang sehari atau dua hari). Menurut saya, pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih memusatkan pengartian lema ‘sanggrah’ pada subyek dari ‘sanggrah’, bukan bertitik tolak dari obyek ‘sanggrah’. Ilustrasinya, pengartian ‘sanggrah’ dalam bahasa Indonesia lebih bertitik tolak pada, katakanlah, orang yang menginap, daripada orang yang menyediakan pondokan.

Karena alasan pemaknaan subjektif itulah saya menilai terjemahan Alfons Taryadi tepat tetapi kurang jitu, karena konseptualisasi Derrida atas hospitality merujuk pada kesiapan emosional, intelektual, bahkan spiritual yang positif dari orang yang kedatangan tamu ke rumah orang bersangkutan secara tidak terduga, tak teridentikasi, tak disangka. Secara konseptual memang saya tidak bisa memberikan istilah apa yang jitu untuk menerjemahkan hospitality Derrida, tetapi setidaknya, menurut saya, hospitality Derrida mengandung ketulusan, kebahagiaan, serta kegirangan. Hospitality, menurut saya tak jauh beda dengan perasaan yang saya alami sewaktu kecil ketika saya kegirangan melihat ada kupu-kupu besar terbang di dalam rumah (tatkala kecil, saya menerima pikiran yang menyatakan ‘kedatangan kupu-kupu di rumah adalah pertanda akan datangnya tamu’).

Melalui studi banding linguistik filosofis atas kata ‘hospital’ untuk menilai secara kualitatif makna ‘rumah sakit’, saya mendapatkan kesimpulan yang memang mengejutkan. Secara historis, ‘hospital’ memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar merawat orang sakit, sebab ada unsur manusiawi, juga ketelitian, ketelatenan sebagaimana ditunjukkan lewat pengertian reparasi jam/arloji. Unsur kemanusiawiaan dan ketelitian a la ilmu keteknikan menjadi nyawa bagi kata tersebut. Pada bahasa Indonesia, kata ‘rumah sakit’ mentok pada pengertian gedung tempat merawat orang sakit dan gedung yang menyediakan dan memberikan perawatan serta pelayanan. Konsep yang sedemikian dangkal—saya pikir, kesimpulan “dangkal” disebabkan keterbatasan wawasan saya yang tidak mengetahui potensialitas bahasa Indonesia untuk menghasilkan konseptualisasi lokasi perawatan orang sakit yang lebih tepat daripada ‘rumah sakit’—semakin menjadi banal setelah saya memperhatikan apa yang dimaksud dengan lema ‘pelayanan’. Lema ‘pelayanan’ cenderung mengadopsi suasana pemahaman yang bersifat teknis fisikal dan ekonomis. Maka, konstruksi ‘rumah sakit’ pada bahasa Indonesia, yang dideteksi melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia didominasi gagasan ekonomis, untung-rugi. Kategori ekonomis menjadi tolak ukur utama yang dilekatkan ‘rumah sakit’ kepada orang-orang yang mengunjungi ‘rumah sakit’.

Secara konseptual, saya pun bisa mengerti mengapa Ibu Prita dipenjara karena menuliskan dan menyampaikan keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di dunia maya. Ada persoalan ekonomi, untung-rugi, yang melatari hal tersebut dikarenakan konstruksi bahasa ‘rumah sakit’ di Indonesia. Secara spekulatif, saya dapat menyimpulkan, gugatan perdata pun laporan pidana dari Rumah Sakit Omni Internasional terhadap Ibu Prita adalah murni hilangnya keuntungan Rumah Sakit Omni Internasional. Dan masalah ‘pencemaran nama baik’, menurut saya, adalah topeng untuk menutupi niat yang sebenarnya, yakni mendapatkan kembali keuntungan yang hilang.

Paragraph Kecil Tentang Lelaki Bertanduk

Lelaki bertanduk, yang sering aku lihat berjalan-jalan di taman-taman kota, mendadak santun bicara di hadapan khalayak. Ia bicara tentang perjuangan, dan dengan sangat sengaja menyeludupkan makna akan sebuah dukungan. Dengan kening yang bertanduk, sungguh aku tak pernah melihat dia berkelakukan seperti itu. Setahuku, dia hanya berperilaku santun ketika bermeditasi di dalam kamar baca yang memang khusus dia persiapkan di rumahnya, sebuah rumah yang berharga Rp2 miliar.

*

Ketika manusia sudah tak lagi percaya pada kekuatan Adimanusia--jika dianggap ungkapan 'tidak lagi percaya' keterlaluan, adalah lebih baik dan santun bila saya menyatakan: Ketika manusia meragukan kepastian yang dijamin kekuatan Adimanusiawi--manusia pun kehilangan tanah, tera. Ia tidak lagi berpijak di Bumi. Ia melayang, mengambang. Ia, gelisah.

Ketika gelisah, ia sadar kehidupan berjalan. Ketika kehidupan berjalan, ia sadar makna tetap ada, tetap dibutuhkan. Di sini, kegelisahan yang berakar pada ketidakpastian, menemukan kepastian. Di sini juga, kepastian menampilkan diri sebagai sesuatu yang menggentarkan. Tanah yang menghidupkan, sekaligus mematikan.

Kepastian hadir sebagai Makna. Tetapi, tepat di balik Makna-lah bersemayam problematika. Sesuatu yang mengesankan bak pelangi sekaligus dingin ibarat belati. Sebagai yang mengesankan, Makna hadir adalah yang abadi, universal, ada dengan sendirinya, yang hakiki, sesuatu yang tanpa rekayasa. Sebagai yang dingin ibarat belati, Makna hadir adalah yang sementara, partikular, ada karena kreatifitas penciptaan, tanpa-inti dan selalu berganti, sesuatu yang penuh rekayasa. Sebagai pelangi, Makna adalah Harapan. Sebagai belati, Makna adalah Mimpi.

Di hadapan Harapan dan Mimpi, ia tak lagi gelisah dalam ketidakpastian. Di hadapan Harapan dan Mimpi, ia bertemu keniscayaan, sebuah ke-tanpa-ca(ha)yaan, sebuah kegelapan yang menyimpan jawaban. Sayangnya, ia harus memilih: Harapan atau Mimpi; sebab ia sadar kehidupan berjalan, dan Bumi tak pernah menanti. Ketika itu, kegelisahan menjelma kecemasan. Misteri.

Ia yang kehilangan tanah, kini menemukan tera. Ia yang gelisah, kita bersua niscaya. Ia, yang melayang dan mengambang, kini sudah menapak dan menjejak seperti sedia kala. Kecemasan adalah keniscayaan yang baru. Kecemasan adalah tanah!

*

Tidak ada sejarah tanpa tanah. Tanah ibarat kertas bagi pena sejarah. Cerita tentang sebuah tanah, adalah cerita tentang perjuangan. Dan perjuangan itu pada mulanya adalah perebutan kewenangan atas suatu teritori. Dari cerita para pemenanglah, pena sejarah mendapatkan tinta untuk menulis serangkaian kata di atas tanah. Kata adalah Kekuasaan. Maka, sejarah pun dirumuskan sebagai pertarungan memperebutkan paragraph pada narasi Sejarah Besar. Perjuangan adalah Sejarah Besar.

*

Sebuah dukungan adalah sebuah keberpihakan. Sebuah dukungan adalah tinta bagi pena sejarah. Sebuah dukungan, selalu mengandaikan adanya perjuangan. Dukungan, punya ikatan batin dengan Sejarah Besar. Dukungan, lahir dari kecemasan.

*

Pada jantung kecemasan, kematian mendirikan rumah. Di atas kematian, Harapan dan Mimpi tegak berdiri. Di dalam kegelapan, Harapan atau Mimpi unjuk diri. Ia, yang gelisah, yang cemas, yang sadar bahwa kehidupan berjalan, yang meragukan kekuatan Adimanusiawi, harus menentukan arah. Memilih Harapan atau Mimpi. Ketika ia mengambil keputusan, seketika itu pulalah, tanah yang dahulu hilang tumbuh kembali. Ia yang melayang dan mengambang, kini berpijak dan menjejak. Bersamaan dengan itu, seketika, Sejarah Besar pun tercipta. Perjuangan menjadi nyata, dan dukungan adalah darah. Maka, Harapan atau Mimpi tak lain adalah darah! Beda keduanya ada di dalam waktu.

Harapan, mengandaikan yang abadi. Mimpi, mengandaikan yang tak abadi. Harapan tak memberi peluang untuk berbalik dan mengubah haluan. Mimpi, menawarkan peluang untuk kembali, memutar haluan, atau malah mengacuhkan atau menghancurkan apa yang telah dipilih. Tetapi, bukankah itu semua lahir dari ketiadaan pijakan, keraguan ataupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan Adimanusiawi? Sebuah pertanyaan yang memercikan cahaya.

Antara situasi sebelum dengan sesudah manusia ragu atau tidak percaya terhadap kekuatan Adimanusiawi, hanya satu yang tetap ada: Makna. Pada kedua situasional itu, pada hakikatnya, Makna adalah apa yang menjembatani manusia dengan Tanah.

* * *

Aku terus mengikuti lelaki bertanduk. Begitu sampai di rumah, dia duduk di beranda, menikmati senja sambil menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya pelan-pelan, kemudian ia tidur untuk selamanya. "Ia sudah memecahkan Misteri," begitu aku berkata diam-diam kepada asap rokoknya yang belum menghilang.


26 Mei 2009

SEMANTIK DURI DARI ISTANA

Keamanan cuma menjanjikan satu hal: Tidak seorang pun merasa nyaman.

Seingat saya, menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April ada pemandangan yang menyakitkan bagi mata saya. Sepintas, barangkali saja, bagi orang-orang tertentu adalah hal yang biasa dan lumrah pula. Namun, bagi saya, apa yang tengah menampilkan dan masih tetap tampil pada saat saya menulis tulisan ini serta akan terus tampil hingga terpilih Presiden Indonesia yang baru adalah sesuatu yang mengejutkan: kawat duri lingkar yang mengelilingi Istana Negara. Berkali-kali saya melewati Istana Negara, berkali-kali pula saya merasa miris ketika memperhatikan instalasi kawat duri di depan Istana Negara.

Keberadaan kawat duri di depan Istana Negara memberikan pemaknaan yang unik bagi Istana Negara itu sendiri. Istana Negara sebagai simbol politis, lebih khusus mengacu pada kesakralan kekuasaan, mengalami kemerosotan makna. Kehadiran kawat duri yang mengelilingi Istana Negara, bagi saya, memenggal sejarah sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Melacak pada ranah sejarah, kehadiran negara Indonesia di kancah dunia pada abad 20 merupakan hasil perjuangan berkeringat-berdarah mengasah rencong kebangsaan sebagai senjata peruntuh benteng kolonialisme batu Belanda. Pada 1945, buah pun dipetik. Indonesia berdiri dan lahirlah tatanan masyarakat baru, yang sekaligus mengimplikasikan tatanan pemerintahan baru, tatanan pemerintahan yang setidaknya berbeda dari tatanan pemerintahan kolonialisme.

Kemandirian bangsa untuk membentuk tatanan pemerintahan baru mewujud lewat perancangan dan pengesahan konstitusi yang mengenal dan menempatkan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam pertautannya dengan Istana Negara, yang dikombinasikan dengan penalaran ala Aristotelian, Presiden adalah forma dan Istana Negara adalah material. Presiden dan Istana Negara adalah kesatuan substansial.

Konstruksi pemahaman demikian menggiring pikiran saya untuk menemukan jawaban mengapa saya bisa merasa terkejut melihat kawat duri yang mengelilingi Istana Negara. Adanya kawat duri yang mengelilingi Istana Negara, dari sudut historis, tidak lagi menempatkan Istana Negara sebagai simbol kemandirian bangsa meraih kemerdekaannya, melainkan memindahkan semangat perjuangan pada kolonialisasi. Istana Negara tidak lagi menjadi Istana Negara, melainkan kembali menjadi benteng kolonialisme batu Belanda. Presiden tak lagi hadir sebagai simbol pemaknaan baru atas tatanan masyarakat yang mandiri, yang bebas dari kekangan kolonialisme, yang berdaulat, melainkan hadir sebagai tokoh-tokoh kolonialisme yang gemar mengeksploitasi orang lain serta hobi menaburkan benih-benih ketakutan di tanah orang lain.

Kawat duri adalah bahasa pertahanan teritorial, bertahan dari kemungkinan—atau malah kepastian—serangan mendadak dari pihak yang diidentifikasi sebagai musuh. Secara semantis, pilihan menempatkan kawat duri mengelilingi Istana Negara adalah pilihan yang secara langsung menempatkan Presiden tengah berjaga-jaga atas serangan yang mungkin dilakukan terhadap dirinya dari kelompok yang telah dia identifikasi sebagai musuh. Dan, apakah kategori musuh adalah tepat dipergunakan? Apakah mungkin Presiden tengah berperang melawan bangsa Indonesia?

Saya pikir, apa yang telah saya ungkapkan lebih merujuk pada aspek bawah-sadar. Kontekstualisasi pernyataan saya berlaku pada dimensi bawah-sadar. Sebab, dugaan saya, putusan menempatkan kawat duri mengelilingi Istana Negara adalah putusan yang semata-mata didasarkan pada perhitungan keamanan. Namun, justru di situlah kelengahan pola keputusan yang lebih mengedepankan aspek teknis penjaminan keamanan dari pada menelisik lebih jauh pada aspek semantis. Aspek teknis mengacu pada sadar, sedangkan aspek semantis mengacu pada bawah-sadar.

Dari sisi teknis, sulit untuk mengatakan bahwa Presiden memang tengah berperang menghadapi sesuatu yang telah didefenisikan sebagai lawan; sebab sudah jelas bahwa kalkulasi teknis lebih mengedepankan sarana praktis menjamin keamanan dengan fasilitator dari institusi polisi. Dari sudut semantis, saya pikir, apa yang tengah saya pikirkan adalah tepat. Sebuah pertanyaan komparatif cukup membantu saya untuk memperkuat dugaan tersebut. “Apakah tepat, sebuah simbol kemenangan, Istana Negara, yang memiliki ikatan dengan masa lalu serta harapan pada masa depan dari suatu bangsa yang telah berhasil menggagas kemandirian serta kedaulatannya sendiri, untuk di suatu masa setelah kemerdekaan diraih malah mempergunakan secara sengaja kawat berduri yang ditata sedemikian rupa untuk menjamin keamanan dari Istana Negara tersebut, padahal masa-masa perang sudah berakhir?”

Jika memang situasi demikian saya asumsikan hanya terjadi pada masa perang, maka di manakah perang itu sekarang? Hanya satu momen yang menerangi saya, yakni: Pemilu. Pemilu mengalami transformasi makna di Istana Negara menjadi Perang! Dan, adalah tragis bagi saya bila tindakan teknis serupa dipergunakan di masa-masa Pemilu mendatang oleh orang nomor satu di Republik Indonesia. Adalah lebih baik dilakukan perbaikan dengan menyelaraskan putusan teknis dengan pertimbangan semantis untuk menjamin keamanan Istana Negara? Atau malah diambil putusan radikal dengan memindahkan Istana Negara ke lokasi yang lebih mampu menjamin minimalisasi penggunaan pengamanan fisikal, seperti kawat duri itu. Tetapi, di sinilah puncak ironi paling akhir: Ketika kita merancang upaya penjaminan keamanan, pada saat bersamaan tidak seorang pun yang merasa nyaman. Sebuah ironi atau malah optimisme?

Genealogy of Coalition: Passion Vs. Reason

Sejak percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar yang sudah berlangsung lima tahun remuk redam, dunia batin saya mendadak berguncang. What the hell is this!!! (Mudah-mudahan bahasa Inggris saya tak salah.) Di televisi saya melihat pernyataan politis yang diplomatis dari Sekjen Partai Golkar (nama dia saya lupa), serta tambahan argumentasi dari pengurus DPP Partai Golkar (lagi-lagi namanya saya lupa), dan tentu saja tanggapan dari tim 9 Partai Demokrat (seekor bajing loncat, menurut saya, dan mudah-mudahan ungkapan tadi tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik, melainkan sekadar sebagai ekspresi-kesebalan-mikrokosmos-personal-apolitis, yang tak jauh beda dengan ekspresi ketika Anda tanpa sengaja menginjak tai kuda saat mengenakan sepatu Buccheri yang baru saja Anda beli di Plaza Indonesia).

Berbekal data yang saya miliki—serangkaian data yang tentu saja lebih you can see dari pada data yang dimiliki para pengamat politik semisal Eep Saefulloh Fatah, Iberamsjah, Lili Romly (dan mengapa pula para pengamat politik didominasi mereka-mereka yang berasal dari Universitas Indonesia)—remuknya mahligai percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar disebabkan libido komunikasi yang terganjal peraturan. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat melalui komando Pembina Yudhoyono, secara diplomatis menjegal pencalon Saudagar Jusuf sebagai calon pendamping nahkoda Indonesia periode 2009-2014. Ah, tentulah meradang Partai Golkar, sebab pengajuan nama Saudagar Jusuf sudah melalui mekanisme penjaringan yang selektif dan evalutif kontekstual. Rasionalisasi ‘mengapa hanya mengajukan satu nama’ Tim Tiga Partai Golkar tumpul berhadapan dengan passionisasi Tim Sembilan Partai Demokrat yang dibalut dalam bahasa diplomatis ‘jangan hanya mengajukan satu nama.’

Dari serangkaian fakta (ah, barangkali juga fiksi?), masalah yang muncul tentulah: Why… Dalam buku saku para filosof, ‘why’ merupakan konkretisasi-mundial atas abstraksi-universal (sedikit menduga, universal dari universe dari uni+verse) perasaan atau hasrat ingin tahu. Kembali mengacu masalah utama, sebab-sebab putusnya baja percintaan (bila saya memahami dengan benar, tentunya baja percintaan yang semu selama lima tahun) Partai Demokrat dengan Partai Golkar dapat diketahui dengan cara meng-anal, maksud saya: menganalisa dimensi sejarah percintaan Partai Demokrat dengan Partai Golkar (apakah pendekatan genital Freudian dapat dipergunakan untuk mendefenisikan seksualitas macam apa yang tengah berlangsung dalam perpolitikan Indonesia selama lima tahun, apakah biseksualitas, heteroseksualitas atau homoseksualitas?). Semenjak filsafat Hegel mengemuka di benua Eropa, sejarah dan gerak sejarah menjadi pokok kajian filosofis di kemudian hari karena, setidaknya, berkenaan dengan gagasan kebebasan, juga pembebasan, pada wilayah praksis kehidupan sehari-hari.

Kliping memori Pemilu 2004 masih menyimpan data perolehan suara kedua partai, yang sekarang ini mulai menunjukkan genitalnya masing-masing (kalau ada, kira-kira apakah genital dari masing-masing partai itu?). Golkar sekitar 20 persen dan Demokrat 7 persen. Meski cuma mengantongi suara 7 persen, Demokrat mampu mendudukkan calonnya sebagai Presiden, dan Saudagar dari Golkar, mungkin dengan penuh kerendahan hati yang luar biasa, bersedia dicalonkan sebagai Wakil Presiden (ah, saya mencoba mengimajinasikan bagaimana kira-kira pandangan filosof asal Jerman Jürgen Habermas mencerna duet maut Komandan Yudhoyono dengan Saudagar Jusuf?). Latar belakang pemahaman rasional tentunya lebih wajar dan lazim bila menempatkan Presiden dari Partai Golkar dan Wakil Presiden dari Partai Demokrat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya; dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah kesepakatan antara Yudhoyono dan Jusuf sewaktu duduk sebagai menteri pada masa Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (hei, di mana nomor lima satu ini yang beristri lima dan pernah menolak pemimpin perempuan namun dengan rendah hati bersedia menjadi wakil seorang perempuan?).

Pemilu Presiden yang berlangsung dua putaran menempatkan pasangan Yudho dan Jus sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebuah negara yang memiliki lebih dari 13.000 pulau. Kemesraan semakin terjalin hingga di suatu ketika, ‘matahari kembar’ sebagai istilah baru dalam peta perpolitikan Indonesia kontemporer meruyak. Saudagar dipandang para pengamat politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang setara dengan Komandan. Pertempuran kecil-kecilan pun terjadi, mulai dari mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden, hingga yang paling mencolok adalah mereka bergantian masuk bioskop 21 demi menonton film Ayat-Ayat Cinta yang dikritik kaum feminis-fundamentalis (viva la vagina!).

Sejak idiom ‘matahari kembar’ (sebuah idiom positif yang menyebalkan sekaligus idiom negatif yang menyenangkan, menurut saya) gerak dan tingkah laku Komandan Yudho menjadi lamban (kalau saya memahami dengan benar, pastilah kelambanannya disebabkan pistol—maksud saya, postur tubuh yang juga besar, hingga seturut dengan hukum fisika Newtonian, benda dengan massa yang besar cenderung diam, katakanlah, sedikit bergerak atau kalau pun bergerak, ya sedikit-sedikit). Kerapkali media massa dan massal mengeker kelambanan Komandan sebagai titik lemah ‘matahari-1’. Dan selama satu periode, Komandan tetap setia pada kelambanan yang dibahasakan menjadi ‘berhati-hati’.

Merujuk pada sejarah, remuknya percintaan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar, menurut saya, berakar secara radikal pada fenomena ‘matahari kembar’ serta ‘kelambanan Komandan’. Pada tahap transendental (menemukan pendasaran objektif atas keadaan yang memungkinkan kemunculan ‘matahari kembar’ dan ‘kelambanan Komandan’) tak lain adalah sejarah eksekutif paska reformasi. Setahun setelah reformasi, babak baru pemerintah demokratis pun dimulai. Abdurrahman Wahid a.k.a Gus Dur dari Partai Kebangkitan Bangsa (sebuah partai yang penuh dengan anomali kepemimpinan sekaligus memiliki kaderisasi kepemimpinan yang luar biasa dahsyat, tetapi sayangnya hanya sampai tingkatan pemimpin partai belaka dan tak bisa lebih dari itu) terpilih sebagai Presiden. Wakil Presiden adalah Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (sebuah partai dengan suksesi kepemimpinan yang luar biasa bertolak belakang dengan Partai Kebangkitan Bangsa). Jaman Gus Dur-Mega, idiom ‘matahari kembar’ tidak ada. Namun, yang terjadi cukup mencengangkan, sebab penggulingan kekuasaan secara legal jilid II melalui legislatif (tentang penggulingan kekuasaan jilid I, dugaan evaluatif-subjektif-transendental-personal-individuasi-alienatif saya, terjadi pada tahun ’65) terjadi. Gus Dur dihengkangkan banteng-banteng moncong putih dari kedudukan Presiden. Dan, cukup waras kiranya proses penghengkangan itu, sebab banteng-banteng moncong putih meraup 30 persen lebih suara di parlemen. Tatanan tak rasional pun berganti dengan orde rasional ketika Megawati Soekarnoputri duduk sebagai Presiden dan Hamzah Haz bekerja sebagai Wakil Presiden (ah, saya ingat dia harus bertekuk lutut juga ketika publik melalui Gubernur DKI Jakarta yang menyebalkan Sutiyoso meminta dia minta maaf kepada warga Jakarta karena mempergunakan jalur busway. Res-Publica!!!).

Bila saya memahami serta menafsirkan dengan tepat dan benar dimensi historisitas politik kontemporer Indonesia, maka penjelasan ‘matahari kembar’ dan ‘kelambanan Komandan’ disebabkan perhitungan politik, yakni mencegah agar pendongkelan kekuasaan jilid III melalui parlemen tidak berulang kembali (dan, saya pikir, hal ini merupakan pukulan telak bagi Nietzche yang menggagas sejarah sebagai perulangan abadi). Hingga penghujung akhir jabatan, Komandan berhasil mengelola konflik hingga Saudagar, yang selalu tampil penuh percaya diri, tak pernah menyangka bahwa dirinya sudah masuk dalam perangkap yang punya dampak luar biasa memalukan dan mematikan. Saudagar selalu berada di atas angin, hingga lupa bahwa dia punya potensi untuk menjadi orang pertama di republik Ibu Kartini (mendiang feminisme Marianne Kattoppo menyimpulkan Kartini hanyalah proyek politis rejim kolonialisme Belanda untuk membuktikan kepada dunia internasional, atau setidaknya partai beraliran kiri di negeri Hollanda, bahwa program politik balas budi mereka berhasil di wilayah jajahan). Sebagai seorang yang mengambil inspirasi dari basic insting seksualitas kekuasaan a la Freudian yang dipadankan dengan irasionalitas atas rasionalitas kehendak Schopenhauer, saya menilai Golkar selama periode 2004-2009 hadir sebagai partai paling dungu se-dunia. Sebuah partai yang mampu meraih suara terbanyak, tetapi tidak memiliki satu orang pun yang layak dijagokan sebagai orang nomor satu di Indonesia, saya pikir sangatlah tak pantas dan patut dan bermartabat bila menyandang sebutan: Partai. Golkar sebagai organisasi politik dalam penglihatan saya tak beda a.k.a sama dengan arisan para ibu-ibu. Dan, yang paling parahnya: tak seorang pun di Partai Golkar yang pantas menyandang predikat politikus (ah, bisa saja Partai Golkar berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi bangsa dan negara. Kalau hanya mau berbuat demi bangsa dengan negara, mengapa membuat Partai. Partai bukan satu-satunya jalan untuk berbuat demi bangsa dan negara. Partai hanya dapat disebut partai bila ia selalu mengincar kekuasaan dan meraup massa. Kekuasaan sebagai representasi kualitas, Massa sebagai representasi kuantitas.). Golkar hanya dipenuhi orang-orang pragmatis yang hanya berpikir cetek, dangkal, banal, dan satu hal yang paling penting: Tak memiliki ambisi (di mana ambisi adalah kata lain dari passion, hasrat, libido. Politik tanpa libido: Tolol. Politik tanpa rasio: Ah, ini pun Tolol. Paska Pemilu banyak caleg gila karena sadar bahwa mereka tidak sadar diri sehingga kesadaran bahwa mereka tidak sadar diri itu begitu mengguncang batin mereka yang dengan demikian solusi yang dapat menyelamatkan mereka dari situasi keterkejutan itu hanyalah menjadikan kesadaran sama sekali tidak sadar yang akhirnya berujung pada situasional: mereka tidak sadar bahwa mereka tidak sadar, inilah yang disebut kegilaan dalam versi gua; sebab bila hendak mengacu pada analisa Michel Foucault, kegilaan, setidaknya, berhubungan dengan gagasan kekuasaan.).
Kehancuran Golkar tentu membuktikan kejagoan para politikus dari Partai Demokrat. Kejenialan mereka merancang tindakan yang ditujukan agar nafsu seksualitas kekuasaan tetap tersalurkan patut dibilang “Anjing!” Tindakan mereka yang selalu terukur tak menyebabkan dicopotnya pigura Yudhoyono di sekolah-sekolah, kantor-kantor polisi, tentara, birokat pemerintahan, dan lainnya. Hanya 7 persen suara saja mereka mampu mengendalikan denyut-denyut penggulingan yang kerapkali (menurut perkiraan saya, tentunya dengan pengandaian asumtif bahwa Golkar masih merupakan Partai, bukan klub arisan para ibu-ibu dan bapak-bapak) muncul di lapis eksekutif. Komunikasi politik intensif sebagai sarana penyaluran libido kekuasaan terus menerus dilakukan Partai Demokrat demi menurunkan tensi rasionalitas Partai Golkar dari hasrat mengkudeta Komandan Yudhoyono yang tak berdaya hanya dengan 7 persen suara.

Di penghujung kekuasaan, rasionalitas Partai Demokrat sudah berganti dengan passionitas. Perolehan suara 20 persen adalah dasar yang sangat tepat untuk mencalonkan Presiden. Rasionalitas yang dipraktekkan selama lima tahun mau tak mau dibuang dahulu digantikan dengan passionitas yang menggebu-gebu. Hasrat seksualitas adalah ukuran pertama yang harus diajukan dalam setiap tawaran penggalangan konsensus koalisi. Partai Golkar menjadi korban pertama hasrat seksualitas Partai Demokrat yang tentunya tak membutuhkan pertanggungjawaban rasional dari Partai Golkar. Golkar harus menelan pil pahit kedunguan yang bersumber pada passionitas selama periode 2004-2009 hingga melupakan rasionalitas politik yang dapat mereka kantongi bila mampu menggulingkan kekuasaan politik Komandan sembari menjaga agar tak mengulangi kekeliruan Megawati selama menjabat sebagai Presiden. Menurut saya, Partai Demokrat sudah menunjukkan kapabilitas mereka sebagai politisi-politisi yang cerdas, meski tidak cadas juga (‘meski tidak cadas juga’ karena saya memang tak suka pada Partai Demokrat, dan tak suka adalah irasional, hasrat, passion).

Sedikit tambahan, passionitas, hasrat seksualitas yang bertalu-talu di jantung genital Partai Demokrat tampaknya meruntuhkan bangunan akal yang sempat mereka ujarkan kepada publik (atau apa yang mereka sampaikan hanya akal-akalan belaka?). Pada saat Pemilihan Presiden, kubu pasangan Komandan Yudhoyono dan Saudagar Jusuf “berjanji” hanya satu periode saja. Satu periode. Lima tahun. Tetapi, malah: Lanjutkan! Barangkali, gagasan seorang pemimpin harus visioner direvisi dengan menambahkan batas waktu visioner adalah lima tahun belaka atau malah dua hingga tiga bulan saja atau malah satu detik setelah diucapkan atau dituliskan atau dimateraikan, sebuah ‘janji’ langsung dinyatakan tidak berlaku. Dan bukankah partai yang mendukung pencalonan Komandan Yudhoyono dan Saudagar Jusuf pun mengetahui fakta tersebut? Dan bila mereka tetap menjalin koalisi dengan calon Nahkoda Susilo, where is the reason? It’s not about reason, it’s about: Passion, Seduction, Desire. And, coalition is all about passion! So, where is the reason? Bila saya kebetulan memahami Habermas dengan benar meski tak akurat, Habermas bakal menjawab: Pada Publik!

“Aih, sayangnya zaman kosmopolitan sekarang yang begitu mengandalkan kecepatan arus informasi sekaligus kecepatan dalam mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan informasi yang diterima hanya memungkinkan pencapaian kesimpulan dengan jalan passionitas, semisal tampilan fisik, yang berarti: menyenangkan, kelihatan baik, tidak mirip teroris, santun, ganteng, tak mencurigakan, dan sebagainya tanpa memperhitungkan latar belakang rasionalitas di kepalanya.” Dan saya hanya bisa berkata: Vox Populi, Vox Dei. Hidup Demokrasi, Mampuslah Kau Golput Biadab!!! Hahahaha…





catatan akhir:
23 April 2009, menjelang pukul 04.20, di sebuah kamar kontrakan di tengah kota Jakarta, metropolitan yang menyebalkan sekaligus menyenangkan. Seluruh tulisan ini mengambil inspirasi dari buku Giovanna Borradori yang berjudul Filsafat Dalam Masa Teror terjemahan Alfons Taryadi (sebuah terjemahan di mana saya berpikir: editor buku tidak bekerja optimal, atau malah tidak bekerja sama sekali karena penerjemah memang meminta agar tulisannya tidak diedit sama sekali).

Gemah Ripah Loh Jinawi With Demokrasi (Eve-lotion)

Tanpa sengaja Armando, seorang jagoan dari Planet TimelessToon, menemukan esai-esai Bertrand Russell berjatuhan di halaman rumahnya yang tersembunyi di antara kardus-kardus buluk. Armando memang memiliki minat baca yang setara dengan Bruce Banner, The Incredible Hulk. Armando pun membaca satu per-satu esai salah seorang peraih Nobel di Planet Bumi--yang beberapa waktu lalu, kalau Armando tak keliru sedang senang-senangnya memperhatikan keselamatan Bumi dengan jalan merawat dan meruwat (plus memberantakkan serta meluluhlantakkan)--dan menemukan kutipan yang sulit ia mengerti namun begitu berarti. [Backsound: Tepuk tangan dan suit-suit.] "Demokrasi menemukan dasar teoritis lewat empirisme."

Armando kaget. Empirisme adalah kata klasik yang pertama sekali dia kenal setelah ayah dan ibunya beramai-ramai menempeleng kepalanya karena mengucapkan kata: Fuck You (tentu saja kepada bapak dan ibunya). "Ini adalah guru terbaik yang pernah ada, menurut Jhon Locke," tukas sang ayah sambil memukulkan punggung tangan kanan ke pipi kanan Armando. Kacamata Armando pun terhempas (sebagaimana jagoan selalu menunjukkan kelemahan) dan dari mulutnya satu gigi menari di lantai putih marmer yang mengkilap karena baru saja dibersihkan dengan pembersih nomor satu seantero galaksi semesta yang cuma satu-satunya. Dan sang ibu, tanpa tedeng aling-aling menyatakan, “Dan aku tambahkan, David Hume tidak benar. Sebab-akibat itu bukan ilusi,” sambil mengayunkan balok kayu berukuran 10 x 10 x 20 sentimeter ke punggung Armando. [Penulis: Bukankah tidak ada jagoan yang tak luput dari sisi kelam? Superman kehilangan ayah ibu, Peter Parker korban bullying, Bruce Banner kelinci percobaan ayahnya, Batman kehilangan ayah ibu karena perampok (365 cing kalau di KUHP).]

[Alur maju.] Mata Armando memicing. Seakan-akan pukulan balok kayu baru saja menghantam punggungnya. Empirisme. Pengalaman adalah dasar bagi segala-galanya. Pengalaman, yang terukur, kuantitas. Tanpa ukuran, tak ada jagoan. Armando meneteskan air mata. [Penulis: Saya juga bingung kenapa Armando meneteskan airmata. Entah kenapa begitu saja huruf-huruf itu tercetak tanpa pernah dapat saya pahami. Pembaca, maafkan saya.] Armando mengernyitkan dahi. Persamaan ruang lengkung yang membawa Einstein menemukan bahwa kelengkungan ruanglah yang menyebabkan adanya gravitasi muncul di imajinasinya. Penulis bertanya: “Armando, apa hubungan persamaan Einstein dengan demokrasi dan empirisme.” Armando tersadar dan berkata kepada Penulis: “Ceritamu makin mirip cerpen Danarto nanti. Kembali kau ke alammu sana.”

Empirisme. Pengalaman. Terukur. Kuantitas. Demokrasi. “Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi, siapakah rakyat itu? Apakah memang rakyat itu dapat dikuantitatifkan? Atau apakah rakyat itu adalah hanya konseptual belaka yang bersifat kualitatif?” Armando merenung kayak filsuf Yunani Plato yang sudah mendiang dan Akademianya dihancurkan orang-orang Romawi yang dibenci orang Galia hingga menyebabkan Uderzo mengarang komik Asterix sebagai ekspresi ‘kebencian’ terhadap kolonialisme kompeni Romawi di jazirah Eropa.

Dari pelajaran sejarah peradaban Abraham Sapien (Armando: Kalau Anda, Para Pembaca Yang Terhormat, pernah menonton film Hell Boy 2, Anda pasti tahu siapa yang saya maksudkan.) pergantian kekuasaan di Planet TimelessToon terjadi berdasarkan keturunan langit. [Hah… Maksudmu?] Keturunan langit adalah keturunan dari langit. Sampai sekarang apa yang disebut langit pun tak jelas. Langit adalah apa yang kita lihat ada di atas (tentunya bila pandangan mata tak terganggu atap atau pantat). Ya, semua orang yang menjadi raja mengaku keturunan langit. Ada darah dewata dalam dirinya. Kekuasaan pun menjadi milik mereka karena mereka memiliki darah dewata yang memungkinkan mereka berbicara dalam bahasa dewata untuk meminta pertimbangan, memerintah sebagaimana dewata memerintah di swargaloka (red-pusat karantina bagi mahluk langit yang imajinatif di mata mahluk bumi semisal Abraham Sapien). Setiap kata para penguasa berdarah langit adalah titah atau sabda, kadang kala malah ngerock menjadi firman. [Backsound: Tepuk tangan + Makian + Sumpah Serapah. “Kafir-kafir…”]

Membaca rangkaian sejarah demikian, Armando merenung—lagi-lagi kayak Plato dan rekan-rekan sebelum dan sesudahnya, yang kadang kala mengesalkan Stephen Hawking juga Al-Ghazali—kekuasaan tanpa dasar kuantitatif adalah nihil. Kekuasaan kualitatif tanpa pembuktian darah si A adalah darah langit dan darah si B adalah darah sangit secara objektif dan, menggunakan istilah Philosophical Doctor Effendi Ghazali, “ilmiah” adalah kedunguan, kebebalan, atau ketololan. Kekuasaan darah dewata pun berakhir setelah Revolusi Perancis berhasil memenggal kepala raja mereka. Peristiwa yang menggegerkan sejarah Eropa hingga, barangkali Inggris pun terkencing-kencing, namun berhasil meredam gejolak heroisme-pembebasan-indivualisme-romantik-revolusioner-massif, karena hingga millennium ketiga: GOD (STILL) SAVE THE QUEEN. Ah, Fredi yang ketiban sial sebab aroma gerakan pembebasan hanya menyelamatkan Elton John hingga berhasil menikah secara resmi sebagai pasangan homoseksual paling anyar pada masanya.

“Kalau kuasa hanya didasarkan pada kualitas, tanpa basis kuantitas, semua omong kosong. Kurang lebih itulah yang ingin aku katakan kepadamu,” Bertrand Russell mendadak ngomong di depang {Penulis: Saya hanya mencoba menulis dengan dialek Sulawesi. Inspirasinya dari tulisan seorang teman yang menganalisa tulisan seorang saudagar dari Sulawesi yang menjadi orang nomor dua (tetapi masih perlu dibuktikan apakah tulisan di dunia saiber itu merupakan tulisan orang nomor dua yang bersangkutan, hingga saya sendiri pun sulit menuliskan apa sebenarnya yang hendak saya sampaikan sedemikian rupa) , anehnya tak tahu pula soal tata bahasa yang baik dan benar.} Armando.

Empirisme, landasan teoritis demokrasi. Kekuasaan demokrasi berujung pada pelajaran matematika. Berhitung. Apa yang dihitung adalah suara dari person-person yang masuk dalam Daftar Pencarian Torang, yang bila disingkat menjadi DPT, yang bila dipanjangkan secara etis dan elegan dan sopan menjadi: Daftar Pemilih Tetap (Armando: Apakah arti Pemilih Tetap? Apakah sekali milih Partai Jing, maka akan tetap memilih Partai Jing?) Kuantitas. Sampai pada kesimpulan ini, Armando pun menangis. Mata Armando menjadi semacam mata air yang mengeluarkan air di mana air yang keluar dari mata air tersebut dikenal sebagai air mata. Demokrasi adalah tak lebih dari hitungan. “Kalau begitu, buat apa bicara hak, buat apa bicara hak, buat apa bicara hak [“Armando, mengapa sampai tiga kali?”]

Oh, itu hanya buat menambah intensitas saja hingga semakin meningkat. Biasanya di sajak dikenal sebagai teknik pengulangan, repitisi, agar intensitas makna yang hendak disampaikan semakin dalam. Aku lanjutkan lagi,

Hak dalam demokrasi tak lebih dari perhitungan angka. Jangan pernah bicara akan kualitas. Apa yang disebut kualitas adalah kenaifan. Mau golongan putih sampai 90 persen juga tidak ngaruh. Soal ketidakpercayaan publik adalah omong kualitas. Pemerintah bisa saja tidak dipercaya, tetapi kekuasaan sekarang bukan lagi kualitas, melainkan kuantitas. Sekali lagi, demokrasi bukan bicara kualitas. Kuantitas. Kuantitas. Kuantitas. Kuantitas.”

Armando pun keluar dari kardus-kardus buluk dan berjalan-jalan di jalanan utama sambil mendengar kasak-kusuk-kesek-kisik-kosok warga mengenai kisruh DPT. “Kalau memang kuantitas yang diperlukan, maka kita hanya perlu bagaimana cara berhitung yang tepat. Mengapa menghitung saja bisa loncat hingga 3 jutaan di Jakarta, bahkan puluhan juta kalau ditotal? Kalau tak lulus berhitung bagaimana bisa Gemah Ripah Loh Jinawi? Demokrasi itu penting karena mengajarkan kita persoalan berhitung, dan berhitung, dan berhitung [Aha, ini teknik pengulangan, repetisi. Benarkan Armando?] dan tak perlu baca-tulis.”



Note: Semua yang terucap dalam tulisan ini adalah ucapan Armando, jagoan di Planet TimelessToon. Saya, sebagai penulis, tentu saja akan mengadukan Armando ke Polsek Saiber karena dia telah memanfaatkan saya, menipu saya, 378 itu namanya.