Niccolo Machiavelli (1469-1527) mengkonstruksikan pemikiran politik modern pada dua konsepsi fundamental: virtue dan fortuna. Virtue adalah kecakapan subjek untuk membaca ancaman fatalistik yang mungkin menimpa dirinya sekaligus mentransformasinya menjadi suatu langkah kalkulatif untuk menghilangkan atau membelokkan ancaman. Fortuna adalah segala sesuatu yang berada di luar kendali subjek, entah bersifat merugikan atau menguntungkan. Dari sudut pandang demikian, politik adalah keselarasan antara virtue dan fortuna. Dalam pembacaan metafisika Aristotelian, politik adalah kemanunggalan antara materialitas dan forma, hylemorfisme. Dalam kerangka Kantian, politik adalah a priori-aposteriori, schema-content. Dalam pembacan Hegellian, politik adalah manifestasi Roh, Absolutisme. Dalam terang pikiran Platon, politik adalah yang-visible dan yang-invisible.
Secara bebas dan semena-mena, pemikiran politik Machiavelli dan politik an sich berada dalam tegangan antara yang-visible dan yang-invisible; dalam bahasa epistemologis: nafas politik adalah antara doxa dan episteme. Pada tingkatan paling praktis, misalnya yang ada di sebuah gedung miring yang berada di bilangan Senayan, Jakarta, politik adalah tipu daya sekaligus cita-cita. Cita-cita, bisa dipahami dalam kerangka ideal-patriotik, bisa juga dalam bingkai obsesi Freudian infantil. Ada pun tipu daya adalah manifestasi kecanggihan otak untuk menyelamatkan nyawa dari taring serigala.
Dari kerangka pemikiran demikian, orientasi politik Machiavellian adalah kekuasaan dan keselamatan. Peraihan kekuasaan ditujukan untuk menyelamatkan, utamanya diri sendiri, kemudian, kalau beruntung, massa bisa ikut serta. Uniknya: untuk mendapatkan kekuasaan memang orang-orang akan saling berkompetisi, namun untuk menyelamatkan diri adalah lebih mudah bagi orang-orang untuk membangun relasi berkelompok. Pada kehidupan berkelompok demi penyelamatan diri, pemimpin bisa saja hadir sebagai berkah atau malah yang tersiksa. Berkah dari sisi mereka yang berkepentingan menyelamatkan diri tetapi tidak memiliki kehendak berkuasa; tersiksa dari sisi orang yang berkepentingan menyelamatkan diri dan sialnya tidak punya keinginan berkuasa pula. Dari situasi demikian, pemimpin atau dalam bahasa politik kenegaraan yang sehat sekaligus penyakitan, presiden adalah pahlawan sekaligus tumbal!
Kepahlawanan atau ketumbalan pemimpin diuji dalam perang. Machiavelli memang mengharuskan adanya pelaksanaan perang dalam kehidupan bernegara. Jika tidak, maka tentara adalah sesuatu yang sia-sia. Bagi Machiavelli, tentara adalah sesuatu yang lebih nyata dari hukum. Artinya: keadilan hanya dapat tegak dengan senjata! Dari sini, Perang Dunia II terbaca sebagai ekspresi Hitlerian untuk menegakkan keadilan di muka dunia. Sebuah cita-cita, sekaligus tipu daya. Sebuah kehendak berkuasa, sekaligus, barangkali harapan agar ras Arya tidak punah.
Jahanamnya, Perang Dunia II menyebar ketakutan yang luar biasa. Kehidupan yang pada awalnya berjarak dengan kematian, mendadak menyatu. Ekspansi tentara Hitler tidak hanya menghancurkan hayat menjadi mayat pada tera antropologis, melainkan juga merebak ke ranah ekonomis. Perekonomian di negara-negara yang berlibat pada Perang Dunia II rontok karena kebijakan keuangan menempatkan pembiayaan perang di atas pembiayaan lainnya. Naasnya, perang yang dibiayai itu bukanlah perang yang produktif, melainkan perang yang konsumtif. Perang konsumtif yang bersifat destruktif, secara diam dan perlahan menggerogoti pasar sebagai fundamen perekonomian yang lahir dari transaksi perdagangan. Ekonomi Eropa dan Amerika krisis.
Naga-naganya, badai krisis ekonomi Eropa dan Amerika sudah mampu dibaca secara rasional sebelum Hitler bertekuklutut. Virtue yang lahir dari kejelian 44 anggota PBB dalam pertemuan United Nation Monetary and Financial Conference al. Bretton Woods Conference pada tahun 1944 menghasilkan institusi yang bernama International Bank for Reconstruction and Development yang juga dikenal sebagai World Bank. Dari namanya saja sudah ketahuanlah bahwa tujuan pendirian institusi itu adalah demi rekonstruksi dan pembangunan negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Sebuah cita-cita mulia, dan tentunya sekaligus motif jahanam perdagangan. Bagi mereka yang berada di luar konteks sejarah yang demikian, misalnya saja saya, pendirian organisasi begitu melukiskan betapa manusia secara hakiki harus hidup saling membantu. Tetapi, agak konspiratif, saya pun bisa berpikir bahwa bantuan rekonstruksi dan pembangunan adalah bagian untuk menghidupkan kembali pasar yang sudah hancur agar negara-negara yang produsen masih bisa memasarkan komoditinya. Ya, sebuah niat untuk menyelamatkan diri memang menggampangkan orang untuk berkelompok dan bersependapat.
Sekarang-sekarang ini, World Bank tengah repot mengisi jajaran eksekutifnya. Salah satu kandidat pengisi posisi eksekutif World Bank adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Dalam kondisi yang ideal, tentu tidak ada masalah. Tapi, celakanya, Sri Mulyani hidup dalam belitan jaring-jaring strategi politik yang menyebalkan. Putusan politik DPR menempatkan kebijakan pengucuran dana ke Bank Century yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah! Masalah makin ribet ketika Kementerian Keuangan yang dipimpinnya menyimpan seorang yang bernama Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil golongan III A dengan gaji Rp12,5 juta per-bulan dan memiliki uang di rekening pribadi sebesar Rp25 miliar. Suatu fortuna yang pasti sangat menjengkelkan. Di ihwal demikian, tawaran World Bank bagi Sri Mulyani untuk mengisi posisi eksekutif yang bolong malah tampak sebagai fortuna yang menggembirakan. Fortuna yang halleluya. Sebuah peluang untuk meloloskan diri dari ancaman kematian yang sudah dirancang dan dipasang bersamaan dengan persetujuan DPR membentuk Pansus Angket Bank Century pada 2009. Pertarungan politik praktis antara menegaskan kekuasaan dan menyelamatkan nyawa menempatkan Sri Mulyani dalam situasi yang tak menguntungkan. Lewat mikroskop Machiavellian, ia hanya punya pilihan tunggal: menyelamatkan diri. Ia tidak hidup dalam denyut revolusioner: Bangkit melawan atau tunduk ditindas! Ya, satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari cengkraman politik praktis eksekutif-legislatif adalah dengan meninggalkan panggung politik itu sendiri. Di luar politik, saya pikir Sri Mulyani pasti lebih leluasa. Sialnya: KPK masih melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di Bank Century! It’s another fortune. Artinya: Sri Mulyani Indrawati masih memerlukan virtue untuk membelokkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dari penyidikan KPK itu. Bila tidak, berarti konflik politik antara eksekutif-legislatif yang dimediasikan oleh Rp6,7 triliun sudah berakhir dengan manis pada tataran kelompok elit. Jahanamnya: jika perang eksekutif-legislatif tidak menghasilkan pahlawan, maka perang itu sendiri sudah sewajarnya melahirkan tumbal! Kalau begitu: sudah saatnya bagi siapa pun yang berkepentingan dalam kasus Bank Century untuk menetapkan tumbal! Bye-bye SMI.
David Tobing: “Barangkali saja Ibu tidak bersalah. Tetapi, adalah sulit menerima bagi saya untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada masalah (baca: tidak ada yang salah) dalam pengucuran dana Rp6,7 triliun untuk membantu keuangan Bank Century.”